Rapat Sinkronisasi Pengumpulan Data dan Penyusunan Kompilasi Statistik Sektoral “Data Adalah Jenis Kekayaan Baru Bangsa Kita”

KUALA PEMBUANG – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan gelar kegiatan Rapat Sinkronisasi Pengumpulan Data dan Penyusunan Kompilasi Statistik Sektoral  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan di aula Bappeda pada Selasa (29/10/ 2019).

Narasumber kegiatan ini adalah Bapak Mikelson Damek, ST, MT, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dan Ibu Alfina Fasriani, SST, MT, Kepala Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. Peserta rapat adalah pengelola sata statistik sektoral dari masing-masing SKPD yang telah di tunjuk di lingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi  kebutuhan instansi tertentu (Pemerintahan Daerah) dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok Pemerintah Daerah yang

bersangkutan berasal dari survey dan kompilasi produk administrasi melalui pengumpulan /pencatatan, pengolahan, penyajian dan analisis data yang di dasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi dan/atau  masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan statistik sektoral adalah sebagai walidata terhadap data dan informasi yang berkaitan dengan urusan kewenangan daerah dari masing-masing SKPD sebagai produsen data. Kegiatan ini dimaksud agar SKPD mendapat pemahaman yang sama khususnya pengelola data dalam  pengumpulan data dan terbangun komitmen seluruh SKPD terhadap pelaksanaan statistik sektoral.

Tujuan dari kegiatan  ini diharapkan untuk mengidentifikasi kebutuhan data untuk perencanaan daerah, membangun koordinasi tentang penyediaan data, menyamakan persepsi tentang interpretasi statistik antar sektor, memperkuat data administrasi setiap sektor, mendukung keterbukaan informasi yang dihasilkan dan dikembangkan oleh setiap sektor, meningkatkan komitmen sektor dalam menyediakan data berkualitas dan tepat waktu.

Pada pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang tahunan 16 Agustus 2019, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa data merupakan jenis kekayaan baru bangsa Indonesia. Data lebih berharga jika dibandingkan dengan minyak. Untuk itu kedaulatan akan data harus diwujudkan, data pribadi harusnya dapat dilindungi dengan sebaik-baiknya. Regulasi harus dipersiapkan secara cepat tanpa komproni.

Bicara data pada era saat ini tentu menjadi sebuah keharusan. Karena data menjadi tolak ukur untuk masa yang akan datang. Di beberapa negara besar selain Indonesia, data menjadi hal wajib untuk dikelola bahkan data menjadi Decision Support System bagi pemangku kepentingan.

Data menjadi bagian penting baik dalam penanggulangan bencana, riset, sejarah, kesehatan dan masing banyak lagi. Di era yang serba teknologi yang akan Big Data ini tentulah data sangat penting untuk dijaga dan dikelola dengan baik. Negara-negara besar bahkan mempublikasikan data secara luas tanpa ditutup-tutupi tentunya untuk kebutuhan riset ataupun informasi.

Satu Data Indonesia adalah kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, terbuka, dan interoperabel atau mudah dibagipakaikan antar pengguna data. 

Satu Data Indonesia memiliki 4 (empat) prinsip dasar yaitu Satu Standar Data,  Satu Metadata Baku, Interoperabilitas Data, dan Referensi Data.  Dengan demikian, pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data bagi masyarakat.

Satu Data Indonesia menerapkan prinsip data terbuka  dalam merilis data. Data tersedia dalam format terbuka yang mudah dibagipakaikan dan dibaca oleh sistem elektronik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pelaksanaan pembangunan. (nrl/ foto: zey)