Wabup Hadiri Kegiatan Pengadilan Agama Kuala Pembuang

Kuala Pembuang – Senin 17 Juni 2019, Wakil Bupati Seruyan Hj. Iswanti, SE., MM menghadiri acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Wakil Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Kuala Pembuang menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang bertempat di aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Pada acara tersebut turut hadir juga Unsur FKPD dan Kepala SOPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Seruyan berkesempatan menyampaikan sambutan, dalam menyampaikan sambutannya, beliau mengatakan bahwa Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM merupakan kerja berat oleh karenanya semua pihak mulai dari pimpinan sampai bawahan harus punya komitmen yang kuat, punya mindset (pola pikir dan budaya kerja) yang sama sehingga keberhasilan membangun zona integritas ini dapat dicapai.

Oleh karena itu, beliau mengharapkan kepada pimpinan pengadilan, hakim dan pegawai serta honorer pengadilan agama kuala pembuang dapat bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam membangun dan menjaga zona integritas ini dengan ikhlas, jangan sampai ada yang menodainya dengan perilaku yang tidak terpuji.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang Roni Fahmi, S. Ag., M.A mengatakan bahwa Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan Agama Kuala Pembuang merupakan bagian dari kesungguhan dan komitmen pengadilan agama kuala pembuang untuk mewujudkan cita-cita besar reformasi birokrasi.

Genderang reformasi birokrasi yang ditabuh semakin menguatkan gairah dan komitmen Mahkamah Agung dalam melakukan akselerasi percepatan reformasi di semua badan peradilan. Mahkamah Agung secara berkesinambungan mendorong badan peradilan dibawahnya (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Meliter) untuk membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM secara bertahap. Dan langkah ini diharapkan memberi konstribusi dan meningkatkan nilai indeks persepsi korupsi di Lingkungan Mahkamah Agung. Target yang ingin dicapai dalam pembangunan zona integritas ini adalah hadirnya institusi yang bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN) serta birokrasi yang bersih, berorientasi melayani.

“Tentu ini bukan pekerjaan yang ringan, namun bukan pula menjadi sesuatu yang mustahil. Dengan Komitmen yang kuat, kesamaan mindset (pola pikir dan budaya kerja) dari semua pihak, maka tentu akan dapat tercapai dan membawa cita-cita pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.“ kata beliau. (Hfj)